PURBALINGGA, INFO- Bupati Tasdi menjamin lelang jabatan bebas dari pungutan-pungutan. Hal itu disampaikan Tasdi saat jumpa pers bersama para wartawan di Rumah Makan Umah Glugu Kemangkon, Rabu (28/2/2018). Tasdi mengatakan, sedianya dia akan melantik 6 (enam) jabatan Eselon II yang saat ini kosong pada 27 februari kemarin. Namun, hal itu urung dilakukan karena masih melalui beberapa proses.
Tasdi menyebutkan, 39 pejabat eselon III baik eselon III A maupun III B memperebutkan enam jabatan kosong di beberapa instansi. Yang diantaranya Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Bappelitbangda), Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dindikbud), Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi Dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dinpermasdes).
“Saya jamin tidak ada pungutan mengenai lelang jabatan. Kami ingin membuat kultur baru tentang jabatan eselon yang dulunya langsung tunjuk, kali ini melalui serangkaian ujian,” kata Tasdi.
Tasdi menambahkan, pejabat di Purbalingga harus memiliki beberapa kualifikasi yang diantaranya kecepatan memecahkan masalah (problem solving) dan integritas yang tinggi. Dia juga menyampaikan, hasil tes para calon Eselon II tersebut akan dikirim terlebih dahulu ke komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan akan diketahui rekomendasi dari komisi tersebut.
“Nanti ajudan akan menyampaikan hasil tesnya ke komisi ASN. Setelah itu baru akan diketahui rekomendasinya. Siapa yang layak dan siapa yang tidak,” imbuhnya.
Tasdi merencanakan akan melantik para pejabat struktural termasuk Eselon II pada pertengahan Maret mendatang. Dia mengharapkan para pejabat yang akan dilantik mampu mengikuti irama kerja yang cepat namun tepat dalam menyelesaikan berbagi masalah. Para pejabat tersebut harus mampu mengidentifikasi masalah dan membuat keputusan yang tepat.
“Pejabat harus bisa titis, tatas, tetes. Jangan asal kerja, jangan asal selesai, jangan asal cepat. Tapi harus bisa tepat, tuntas dan produktif dalam bekerja karena kita bertanggung jawab kepada rakyat,” pungkasnya. (PI-8)