PURBALINGGA, HUMAS – Gubernur Jawa Tengah Terpilih Ganjar Pranowo SH siap maksimalkan teknologi informatika (IT) seperti teleconference dan email. Menurutnya, pemaksimalan pengunaan IT, akan memangkas belanja rutin secara signifikan.
“Untuk rapat, bupati dan walikota tak perlu meninggalkan kabupaten/kotanya. Cukup dengan teleconference. Surat menyurat tak perlu di cetak, karena nanti dikoreksi, dicoret, ganti lagi, boros kertas. Lebih baik by email. Ini akan sangat menghemat biaya ATK (alat tulis kantor), transportasi, BBM (Bahan bakar Minyak), akomodasi penginapan, SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas), dan lain-lain sampai snack rapat dan makan peserta rapat,” tegasnya usai membuka Seminar Kesehatan di Pendopo Cahyana, Sabtu (22/6).
Ganjar mencontohkan ketika nanti ada bencana di salah satu desa di Purbalingga. Ganjar akan menelpon bupati dan memerintahkannya langsung cek ke lapangan. Setelah di lokasi, bupati harus segera memotret dan mengirimkan potretnya itu by email.
“Setelah itu, saya di Semarang bersama bupati dan SKPD terkait di lokasi akan rapat on line via teleconference. Kita langsung tentukan, bantuan apa saja yang dibutuhkan korban. Jadi dalam hitungan jam setelah bencana, korban langsung bisa dibantu, tidak perlu nunggu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan,” tuturnya.
Niat Ganjar ini ternyata gayung bersambut dengan tawaran teman sekolahnya yang sekarang bekerja di Microsoft Indonesia. Microsoft siap mendukung Ganjar dalam memaksimalkan penggunaan IT dalam pemerintahan di seluruh Jateng.
Ketika ditanya berapa rupiah yang akan dihemat dengan pemaksimalan IT ini, ganjar mengaku belum menghitungnya. Tapi dia optimis pasti akan sangat menghemat pos belanja rutin. Hasil penghematan belanja rutin ini sebagian besar akan dimasukkan dalam belanja pembangunan.
“Ada juga yang akan kita berikan untuk kesejahteraan PNS melalui Tunjangan Kerja Daerah (TKD) yang sudah diterapkan di Jakarta,” ujar suami Atikoh Supriyanti, seorang PNS di DKI Jakarta.
Penghematan belanja rutin dan peningkatan kesejahteraan PNS, menurut Ganjar diharapkan bisa menekan praktek korupsi di birokrasi yang memanfaatkan belanja rutin. Sebagai contoh penyalahgunaan SPPD, akomodasi penginapan, makan dan BBM untuk dinas luar dan rapat.
“Jadi nggak ada lagi itu anggaran miliaran untuk rapat. Karena dana kita itu sangat terbatas. Hanya 12 triliun. Jadi harus pinta mengatur agar pembangunan juga maksimal,” tegasnya.
Menyiasati APBD Provinsi yang minim itu, rencananya Ganjar akan berkoordinasi dengan bupati dan walikota se-Jateng yang masing-masing memiliki APBD kabupaten. Sehingga, menurut Ganjar, jika koordinasi ini bisa berjalan baik, APBD Provinsi yang semula hanya 12 triliun bisa meningkat menjadi 50 triliun dalam prakteknya.
“Jangan sampai terjadi overlapping, tumpang tindih program antara provinsi dengan kabupaten/kota atau sebaliknya ada program yang tidak digarap baik oleh kabupaten/kota maupun provinsi. Sebanyak 35 kabupaten/kota membangun kan sama saja Jawa tengah membangun. Jadi koordinasi yang baik ini akan sangat menghemat sekaligus mengantisipasi adanya pembangunan yang tidak tepat sasaran,” imbuhnya lagi. (humas/cie)